Ratna Yuwono's

Ratna Yuwono's

BAB I PENDAHULUAN. bidang esthetic dentistry (Ibiyemi dan Taiwo, 2011). Salah satu masalah

BAB I PENDAHULUAN. bidang esthetic dentistry (Ibiyemi dan Taiwo, 2011). Salah satu masalah
Read more
STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
Read more
AKTIVITAS INSEKTISIDA EKSTRAK

AKTIVITAS INSEKTISIDA EKSTRAK
Read more
BAB I PENDAHULUAN. merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang

BAB I PENDAHULUAN. merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang
Read more
Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 02. September 2016 ISSN :

Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 02. September 2016 ISSN :
Read more
R. E. Prawithasari, et al., ALCHEMY jurnal penelitian kimia, vol. 11 (2015), no. 1, hal

R. E. Prawithasari, et al., ALCHEMY jurnal penelitian kimia, vol. 11 (2015), no. 1, hal
Read more
ANALISIS TITIK PULANG POKOK USAHA FURNITURE ROTAN PADA INDUSTRI IRMA JAYA DI KOTA PALU

ANALISIS TITIK PULANG POKOK USAHA FURNITURE ROTAN PADA INDUSTRI IRMA JAYA DI KOTA PALU
Read more
BAB I PENDAHULUAN. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Departemen Kesehatan
Read more
KARAKTERISASI SIFAT FISIS DAN MEKANIS SAMBUNGAN LAS SMAW BAJA A-287 SEBELUM DAN SESUDAH PWHT

KARAKTERISASI SIFAT FISIS DAN MEKANIS SAMBUNGAN LAS SMAW BAJA A-287 SEBELUM DAN SESUDAH PWHT
Read more
BAB III RADEN NGABEHI RANGGAWARSITA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM SERAT KALATIDHA

BAB III RADEN NGABEHI RANGGAWARSITA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM SERAT KALATIDHA
Read more
DESAIN SURVEI PENATAAN PKL DI KAWASAN GASIBU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN TEMPORER DI KOTA BANDUNG

DESAIN SURVEI PENATAAN PKL DI KAWASAN GASIBU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN TEMPORER DI KOTA BANDUNG
Read more
Di Rumah sakit Umum Daerah Kota Tarakan

Di Rumah sakit Umum Daerah Kota Tarakan
Read more
DAFTAR NILAI AKHIR PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF (PPAA) IKATAN KELUARGA MAHASISWA (IKM) FMIPA UI 2016 NILAI AKHIR. Loyalitas & Kebangga an

DAFTAR NILAI AKHIR PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF (PPAA) IKATAN KELUARGA MAHASISWA (IKM) FMIPA UI 2016 NILAI AKHIR. Loyalitas & Kebangga an
Read more
PERSY ARATAN JENIS MATAKULIAH YANG DIUJIKAN

PERSY ARATAN JENIS MATAKULIAH YANG DIUJIKAN
Read more
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Read more
I2sebagai Elektrolit Redoks pada Dye-Sensitized Solar Cells(DSSC)

I2sebagai Elektrolit Redoks pada Dye-Sensitized Solar Cells(DSSC)
Read more
BAB II TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI
Read more
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU
Read more
HUB DIVIDEND POLICY & INTERNAL FINANCING Pengertian internal financing disini adalah dalam artian yang luas, yaitu kebutuhan dana yang diperoleh dari

HUB DIVIDEND POLICY & INTERNAL FINANCING Pengertian internal financing disini adalah dalam artian yang luas, yaitu kebutuhan dana yang diperoleh dari
Read more
IMPLEMENTASI FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY DALAM PERANCANGAN ARITHMETIC-LOGIC UNIT DAN SHIFTER

IMPLEMENTASI FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY DALAM PERANCANGAN ARITHMETIC-LOGIC UNIT DAN SHIFTER
Read more
LAMPIRAN 1 DAFTAR NAMA PESERTA TRY OUT

LAMPIRAN 1 DAFTAR NAMA PESERTA TRY OUT
Read more
Efektivitas Instagram Common Grounds

Efektivitas Instagram Common Grounds
Read more
BAB II LANDASAN TEORI. 1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. dicapainya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu membentuk suatu

BAB II LANDASAN TEORI. 1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. dicapainya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu membentuk suatu
Read more
BAB I PENDAHULUAN. wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai. pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi politik

BAB I PENDAHULUAN. wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai. pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi politik
Read more